03.24 | 0
komentar
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan
Kota Layak Huni Dan Manusiawi
Written By mhharismansur on Minggu, 23 Desember 2012 | 09.07
Artikel terkait
Kota Layak Huni Dan Manusiawi
Kronologi Proyek Hambalang Versi Keluarga Mallarangeng
PKB Lirik Mahfud MD sebagai Capres 2014
Habib Rizieq dan Munarman Akan Jihad ke Palestina
Ruhut Didepak dari DPP Demokrat
Mahfud MD: Saya Kasihan Presiden Banyak Dapat Masukan Sesat Soal Grasi
Rhoma Irama: Saya Maju Capres karena Ingin Benahi Akhlak Bangsa
Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama yang Dicegah KPK ke Luar Negeri
Presiden: Banyak Korupsi karena Pejabat Tak Paham
09.07 | 0
komentar
Label:
nasional
Kronologi Proyek Hambalang Versi Keluarga Mallarangeng
Written By mhharismansur on Selasa, 18 Desember 2012 | 17.31
"Satu-satunya pegangan kami adalah audit BPK," kata Rizal Mallarangeng
VIVAnews - Keluarga tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng membeberkan kronologi proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.
Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng berharap teka-teki besar kasus Hambalang yang menyeret kakaknya segera diungkap. Sebab, hingga saat ini pihaknya yakin, Andi Mallarangeng tidak bersalah dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 2,5 triliun.
"Satu-satunya pegangan kami adalah audit BPK," kata Rizal saat ditemui di Freedom Institute, Jakarta, Senin malam, 17 Desember 2012.
Rizal menuturkan, setidaknya dua persoalan besar dalam pelaksanaan proyek Hambalang. Pertama, adalah administrasi internal pemerintahan. Kedua, adalah soal aliran dana pemenang tender proyek Hambalang.
Menurut Rizal, proposal pengajuan proyek Hambalang yang dilakukan multiyears atau tahun jamak ini tidak ditandatangani Menpora yang saat itu dijabat Andi Mallarangeng. Tetapi, kata dia, proposal itu ditandatangani Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram.
"Penetapan tendernya tidak ditandatangani oleh Menpora, tetapi oleh Sesmenpora," ujarnya.
Selanjutnya, PT Adhi Karya Tbk (AK) dan PT Wijaya Karya Tbk (WK) sebagai pemenang tender proyek dengan nilai Rp1,2 triliun tidak mengerjakan sendiri, tapi mensubkontrakkan kepada 55 perusahaan.
Dua perusahaan yang paling besar adalah PT Dutasari Citra Laras (DCL) untuk pekerjaan mechanical engginering senilai Rp229 miliar dan PT Global Daya Manunggal untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp127 miliar.
"Apakah ada uang ini yang hilang? Arus uang besar Adhi Karya sudah ketahuan di Teuku Bagus, dan Arief Taufiqurahman," terang Rizal. Teuku Bagus adalah Direktur Operasional I PT AK dan M Arief Taufiqurahman adalah Divisi Kontruksi PT AK.
Sementara itu, lanjut Rizal, indikasi kerugian negara dari proyek Hambalang versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 30 Oktober 2012 adalah senilai Rp243,6 miliar. Setidaknya ada dua penyebab utama. Salah satunya berkaitan langsung dengan PT Adhi Karya yakni pencairan uang muka senilai Rp116,9 miliar.
"Karena proses penyetujuan tahun jamak menyalahi ketentuan, maka kontrak tidak boleh terjadi. Uang muka Rp116,9 miliar merupakan indikasi kerugian negara. Ini kenapa diindikasi kerugian negara, padahal (uangnya) masih ada di BUMN," ucapnya
Masih dalam audit BPK, Rizal memaparkan dalam proses pengerjaan konstruksi proyek Hambalang, indikasi kerugian negara Rp75,7 miliar dari pekerjaan mechanical electrical yang merupakan bagian pekerjaan PT. Dutasari Citra Laras. Sedangkan indikasi kerugian negara Rp51 miliar dari pekerjaan konstruksi yang merupakan bagian PT. Global Daya Manunggal.
Lebih lanjut, dia mengatakan ada pihak-pihak yang diduga sebagai master mind proyek Hambalang. Sebab tabel proyeknya dibuat kontraktor yang sangat mengerti soal proyek dan tabel finansialnya dibuat tim marketing.
"Kalau begitu coba tanya ke Adhi Karya Teuku Bagus dan Arif serta Mahfud Suroso yang membuat laporan palsu. Tidak ada orang lain yang bisa membuat itu, harus ada orang proyek. Mungkin satu, dia, atau ketiganya. Mungkin juga ada orang di balik ini," tegasnya.
Di samping itu, untuk proyek multiyears dengan nilai Rp1,2 triliun, sesuai perturan Menteri Keuangan No 56 tahun 2010 harus ditandatangani Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum. Jika tidak, maka pengucuran dana proyek itu menyalahi aturan.
"Anehnya yang teken Wafid. Tapi kenapa kok diteken. Seandainya telepon Andi pasti Andi teken. Tapi ini tidak ada satupun surat minta Andi teken. Menteri PU juga tidak teken, yang teken Dirjen. Kok tetep saja Menkeu ngasih duit," paparnya.
"Ini masalah birokrasi Indonesia. Ingat kata kakak saya, pelajari kesalahan saya, pelajari kesalahan Menkeu dan Menteri PU," tambahya.
Artikel yang lain
17.31 | 0
komentar
Label:
nasional
PKB Lirik Mahfud MD sebagai Capres 2014
Written By mhharismansur on Sabtu, 15 Desember 2012 | 04.59
Meskipun kata Malik, belum ada pernyataan resmi dari partai, namum nama Mahfud MD dianggap lebih mumpuni dibanding calon lain. "Mahfud MD salah satu capres yang dibicarakan yang dianggap punya potensi. Selain karena Mahfud hari ini memang on fire, Mahfud itu juga salah satu kader terbaik PKB. Kemudian Mahfud dianggap sebagai salah satu orang yang relatif bersih. Jadi, Mahfud salah satu yang sering jadi perbincangan informal," kata Malik Harmain di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, (2/12/2012).
"Tapi kita belum pernah bahas masalah capres di forum resmi. Kalau person to person ya wajar lah," jelasnya. Selain nama Mahfud, di kalangan internal PKB juga ada sejumlah nama-nama yang kerap diperbincangkan dan mungkin akan dibahas secara serius untuk maju sebagai calon presiden.
"Sebenarnya nama yang beredar hari ini di internal partai, selain Mahfud ada Pak Muhaimin (Ketua Umum PKB). Sempat juga menjadi pertimbangan, seperti JK dan Prabowo," kata Malik.
04.59 | 0
komentar
Label:
nasional
Habib Rizieq dan Munarman Akan Jihad ke Palestina
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, dikabarkan akan berangkat ke Palestina dalam waktu dekat untuk melakukan jihad ditemani Panglima Laskar FPI, Munarman, dan beberapa relawan lainnya.
Keberangkatan Habib Rizieq ini adalah dalam rangka bentuk solidaritas sebagai umat Islam yang tidak terima dengan perlakuan kaum Zionis Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
"Insya Allah nanti akan berangkat bersama relawan lainnya, saat ini kita masih mengumpulkan relawan," ujar Bernard Abdul Zabbar, salah satu Panglima Laskar FPI yang menjadi kordinator lapangan dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, hari ini.
Dalam kesempatan itu juga, Bernard mengatakan dimulai dari hari ini FPI akan membuka pendaftaran bagi relawan yang ingin bergabung untuk melakukan jihad ke Palestina tersebut.
"Mau diizinkan atau tidak, kita akan tetap fasilitasi relawan yang mau berangkat. Banyak teman yang mau membantu kita untuk berangkat, tidak peduli negara izinkan atau tidak," ujar Bernard.
Namun Bernard belum dapat mengungkapkan dengan pasti sampai berapa relawan akan dikumpulkan.
"Selain mengumpulkan relawan kita juga mengumpulkan sumbangan bagi umat Muslim Indonesia yang tidak bisa berangkat, tapi mau menyumbang," tandasnya.
sumber : klik disini
04.12 | 0
komentar
Label:
nasional
Ruhut Didepak dari DPP Demokrat
JAKARTA, KOMPAS.com — Ruhut Sitompul dicopot dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokat. Sebelumnya, Ruhut mendapat jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat. Wakil SekretarisJenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, posisi Ruhut diisi oleh Nurul Qomar. Sebelumnya, Qomar menjabat Sekretaris Departemen dan Komunikasi.
Apakah Ruhut mendapat jabatan lain di DPP?
"Enggak ada," jawab Saan ketika dihubungi, Kamis (13/12/2012).
"Enggak ada," jawab Saan ketika dihubungi, Kamis (13/12/2012).
Ketika ditanya apakah pencopotan itu lantaran sikap Ruhut yang terus mendesak agar Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Saan membantahnya.
"Penyegaran saja," kata dia.
"Penyegaran saja," kata dia.
Selain itu, pergantian juga dilakukan pada posisi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat yang sebelumnya dijabat Andi Nurpati, kini dijabat I Gede Pasek Suardika. Nurpati kini menjabat Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM.
Seperti diberitakan, pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang, Ruhut terang-terangan meminta Anas dan kader lain yang disebut-sebut terlibat korupsi untuk bersikaplegowo dengan mundur dari kepengurusan partai.
Ruhut khawatir Anas terjerat ketika mendekati Pemilu 2014. Dia memberi contoh penanganan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 di KPK.
Awalnya, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom tak terjerat. Ketika para politisi yang tersangkut kasus itu selesai menjalani hukuman, kata Ruhut, Miranda baru terjerat. Dia divonis bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara.
"Kebayang nanti naik kelasnya (Anas) last minute menjelang Pemilu 2014, karam langsung partai kami.Legowo makanya kepada kawan-kawan kami," kata Ruhut beberapa waktu lalu.
Artikel yang lain
03.56 | 0
komentar
Label:
nasional
Mahfud MD: Saya Kasihan Presiden Banyak Dapat Masukan Sesat Soal Grasi
Written By mhharismansur on Rabu, 12 Desember 2012 | 20.58
"Presiden itu banyak mendapat masukan sesat yang ingin menyenangkan presiden. Tapi malah menjerumuskan presiden, dan sekarang ini yang terjadi," ujar Mahfud, sebelum menghadiri acara Pidato Kebudayaan, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2012) malam.
Mahfud menilai apabila hal ini terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah ketidakpastian pada hukum di Indonesia. Sehingga dia mengharapkan orang-orang di sekitar presiden lebih bijak dalam memberikan masukan soal apapun.
"Dunia hukum kita bisa jadi kacau balau begitu terus (masukan sesat)" ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa dia meyakini ada mafia berdasarkan analisanya mengenai sejumlah hal yang muncul. Dia juga mengakui banyak bukti untuk membuktikan dugaannya tersebut. Menurutnya ada 3 bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada mafia di lingkungan istana dalam pemberian grasi.
"Satu MA memutus bahwa Meirika Franola atau (Ola) bukan kurir tapi sindikat, kedua MA juga berpendapat agar Ola tidak diberi grasi karena dia bukan kurir. lalu yang ketiga adalah fakta mafia yang disidak oleh Deny Indrayana di berbagai lapas itu sampai korban yang dihukum banyak sekali. Kalapas Nusa Kambangan, mafia kan itu fakta," jelasnya.
Mantan politisi PKB ini juga menyebutkan bagaimana dugaan adanya masukan sesat dari kalangan istana itu. Menurutnya SBY mendapatkan masukan bahwa dalam kasus tersebut peran Ola tidak besar sehingga dia bisa diberikan grasi.
"Presiden mendapat masukan dari bawah bahwa Ola itu adalah kurir, padahal dalam putusan MA, 2 hakim agung menyebutkan putusan yang berbeda," terangnya.
Sebelumnya, Mensesneg Sudi Silalahi merasa tersinggung atas ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal grasi bagi terpidana kasus narkoba Meirika Franola atau Ola. Sudi menyanggah tudingan Mahfud yang menyebut bahwa mafia hukum sudah masuk Istana.
Grasi yang jadi kontroversi itu diberikan kepada Ola. Dia dijatuhi hukuman mati karena hendak membawa 6 kg heroin dan sabu ke Inggris. Presiden SBY lalu memberinya pengampunan menjadi hukuman seumur hidup. Tak dinyana, Ola diduga tetap mengotaki peredaran narkoba dari balik penjara sehingga banyak desakan agar grasi itu dicabut.
sumber : klik disini
20.58 | 0
komentar
Label:
nasional
Rhoma Irama: Saya Maju Capres karena Ingin Benahi Akhlak Bangsa
"Bangsa ini akhlaknya telah terlempar, tidak ada lagi budi pekerti. Semua terjebak pada tindakan korupsi, anarkisme, tawuran antar suku, karena tidak adanya akhlak," terang Rhoma saat dihubungi detikcom, Senin (12/11/2012).
Rhoma menuturkan, apalagi situasi politik sekarang ini juga mendorongnya maju ke depan. Dia mengaku, pada 2009 ada partai yang sudah melamarnya menjadi cawapres tetapi dia tolak. Pada 2004 juga demikian ada yang mendorongnya maju, tetapi dia belum mau.
"Sekarang ini saya siap tampil. Ada keterpanggilan, melihat kondisi bangsa ini masih jauh dari cita-cita," terang Rhoma yang mengaku didorong para habib dan ulama untuk maju ini.
Rhoma mengaku dirinya sebenarnya sudah menjadi pemimpin informal. Namun dengan maju menjadi capres dan kemudian menjadi presiden akan menjadi pemimpin formal.
"Setiap Jumat saya menjadi khatib Jumat, Idul Fitri, dan dalam ceramah-ceramah memberi motivasi dan solusi untuk bangsa ini. Jadi menjadi pemimpin politik tidak kaget untuk saya," terang pemilik nama asli Raden Oma Irama ini.
Rhoma pun semakin mantap maju capres. Setelah dukungan habib dan ulama, masyarakat dalam tabligh akbar juga selalu memberi sambutan luar biasa.
"Saya sangat siap dan kenal dengan bangsa ini," tegas Rhoma menyatakan niatnya maju.
sumber : klik disini
20.44 | 0
komentar
Label:
nasional
Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama yang Dicegah KPK ke Luar Negeri
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memastikan pencegahan Andi untuk enam bulan ke depan dalam jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2012) pukul 18.10 WIB. Namun hingga saat ini, belum jelas apakah ada perubahan terkait status hukum Andi. "Saya sebut inisialnya ya, AAM," kata Bambang.
Sebelumnya, KPK sudah menjerat pejabat setingkat menteri dalam kasus korupsi, namun mereka sudah tidak aktif di jabatannya. Sebut saja mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, mantan Mensos Bachtiar Chamsyah, mantan Menkes Sujudi dan mantan menteri kelautan Rochmin Dahuri.
Soal keterlibatan Andi ini memang sering disebut-sebut dalam persidangan maupun keterangan mantan bendahara umum PD M Nazaruddin. Namun Andi selalu membantahnya.
Sementara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam telaahnya menemukan indikasi jelas keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. BAKN pun meminta KPK untuk mengusut keterlibatan Andi.
"Dia (Andi) nggak bisa dikatakan itu cuma tanggung jawab moral," kata Ketua BAKN Sumarjati Arjoso.
sumber : detiknews
10.37 | 0
komentar
Label:
nasional
Presiden: Banyak Korupsi karena Pejabat Tak Paham
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal kembali mengumpulkan jajaran pemerintah, khususnya pejabat yang menyusun dan mengelola anggaran pada Januari 2013. Tujuannya ialah untuk diberikan penjelasan berbagai hal mengenai tindak pidana korupsi. Hal itu dikatakan Presiden dalam pidato peringatan puncak Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Dalam acara itu hadir jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua BPK Hadi Poernomo, pimpinan MPR, para kepala daerah, dan undangan lain.
Presiden mengatakan, berdasarkan pengalamannya dalam 8 tahun terakhir, ada dua jenis korupsi. Pertama, pejabat memang berniat untuk melakukan korupsi. Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan.
"Negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat melakukan korupsi, tetapi bisa salah di dalam mengemban tugasnya. Kadang-kadang, diperlukan kecepatan pengambilan keputusan dan memerlukan kebijakan yang cepat. Jangan biarkan mereka dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi," kata Presiden disambut tepuk tangan para undangan.
Presiden menambahkan, ketidakpahaman itu juga mengakibatkan keraguan pejabat ketika hendak mengambil keputusan atau menggunakan anggaran lantaran takut disalahkan. Bahkan, kata Presiden, keraguan itu juga terjadi di tingkat menteri. Akibatnya, program pembangunan terhambat.
"Hal begini tidak boleh terus terjadi. Kegiatan penyelenggaraan tidak boleh berhenti karena semua orang ragu-ragu dan takut untuk menetapkan kebijakan dan menggunakan anggaran," ucap Presiden.
Karena itu, Presiden akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat yang merancang dan mengelola anggaran. Presiden akan meminta aparat penegak hukum, termasuk BPK, BPKB, PPATK untuk menjelaskan kepada mereka semua hal mengenai tipikor.
"Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana wilayah korupsi, mana yang tidak. Mana yang kebijakan, mana yang tidak. Jangan sampai kita hidup di dalam alam ketakutan karena kurang jelasnya pemahaman kita semua. Saya ingin pembarantasan korupsi makin efektif dan upaya meningkatkan kesejahteraan tetap jalan, tidak terhenti, tidak terganggu," pungkas Presiden.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Artikel yang lain
10.18 | 0
komentar
Label:
nasional
Langganan:
Postingan (Atom)
